TALIABU – Aliansi Pemuda Peduli Taliabu (AP2T) mendesak pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Taliabu melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), termasuk mempertimbangkan pergantian Ketua Bapemperda.
Desakan tersebut muncul setelah adanya kritikan masyarakat atas lambannya pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda), termasuk Perda tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang hingga kini belum juga rampung.
Koordinator AP2T, Sauti Jamadin, menilai lambannya pembahasan Perda Pilkades berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi bagi pelaksanaan Pilkades di Taliabu.
Menurutnya, Bapemperda memiliki posisi strategis dalam memastikan produk hukum daerah dapat dibahas dan diselesaikan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, apabila kinerja lembaga tersebut dinilai tidak maksimal, pimpinan DPRD dinilai perlu mengambil langkah evaluasi.
“Kalau memang Ketua Bapemperda tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal, maka pimpinan DPRD harus berani melakukan evaluasi, bahkan mengganti ketuanya,” demikian desakan eks pengurus PB HMT tersebut.
Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepastian hukum dan kepentingan masyarakat Taliabu. Terlebih, pembahasan regulasi seperti Perda Pilkades menjadi penting karena berkaitan langsung dengan proses pemerintahan di tingkat desa.
“Pimpinan DPRD jangan hanya diam. Kalau ada persoalan dalam kinerja Bapemperda, harus segera dievaluasi. Jangan sampai masyarakat yang akhirnya dirugikan karena regulasi tidak kunjung selesai,” tegasnya.
Tak sampai disitu, ia juga meminta pimpinan DPRD membuka secara transparan progres pembahasan Ranperda yang menjadi tanggung jawab Bapemperda kepada publik.
“Tujuannya adalah masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kinerja alat kelengkapan DPRD tersebut dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah,”tutupnya.
