TALIABU – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Suratman Baharudin, mendorong agar regulasi tentang penetapan harga bongkar muat barang di sejumlah pelabuhan pemerintah kembali dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk dibahas pada tahun 2027.
Dorongan tersebut menyusul adanya berbagai masukan dan keluhan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir terkait tata cara serta satuan harga jasa bongkar muat di sejumlah pelabuhan milik pemerintah.
Anggota Komisi II DPRD Pulau Taliabu, Suratman Baharudin, mengatakan bahwa keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tersebut dinilai penting sebagai landasan hukum untuk mengatur mekanisme dan standar tarif bongkar muat agar lebih jelas dan terukur.
Menurutnya, regulasi ini diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan.
“Awalnya Perda ini akan kami usulkan menjadi Perda inisiatif DPRD. Namun, setelah dilakukan pembahasan Propemperda bersama Bagian Hukum, ternyata rancangan Perda tersebut pernah dibuat pada tahun 2023, hanya saja belum selesai dibahas dan belum diundangkan menjadi produk hukum,” jelasnya.
Atas dasar itu, Komisi II mendorong agar rancangan Perda tersebut kembali dimasukkan sebagai usulan Pemerintah Daerah untuk dibahas pada tahun 2027.
Suratman berharap, melalui pembahasan dan penetapan regulasi tersebut nantinya, pemerintah daerah dapat menghadirkan kepastian aturan mengenai tata cara dan satuan harga bongkar muat di pelabuhan pemerintah.
Dengan demikian, aktivitas bongkar muat dapat berjalan lebih tertib, transparan, serta memiliki standar tarif yang jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. (*)
