TALIABU – Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sula menggelar pelatihan khusus bagi operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), petugas pendata desa, serta perwakilan pemerintah desa di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kegiatan yang berlangsung pada 9 November 2026 tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya bagi masyarakat yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi akibat bencana karhutla.
Pelatihan ini difokuskan pada sinkronisasi data kependudukan, verifikasi perubahan kondisi keluarga terdampak, serta teknik penginputan data DTSEN secara akurat. Para peserta juga diberikan pemahaman mengenai pendataan keluarga yang mengalami penurunan tingkat kesejahteraan maupun masuk dalam kategori rentan setelah terdampak karhutla.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu, Kuraisia Marsaoly menyampaikan bahwa wilayah yang pernah mengalami karhutla membutuhkan perhatian khusus, mengingat bencana tersebut dapat berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Dengan adanya bimbingan teknis dari BPS Kepulauan Sula, kami berharap operator dan petugas desa dapat mengidentifikasi serta merekam perubahan kondisi keluarga terdampak karhutla secara cepat dan tepat, sehingga penyaluran bantuan sosial dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, hasil pemutakhiran data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan sasaran penerima bantuan sosial pascakarhutla, sekaligus mendukung proses pendampingan lanjutan oleh Agen Perlindungan Sosial di tingkat desa.
Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu juga berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan BPS Kepulauan Sula dalam rangka memastikan pembaruan data sosial ekonomi masyarakat berjalan secara berkelanjutan, khususnya di wilayah-wilayah rawan bencana di Kabupaten Pulau Taliabu.
Melalui kegiatan ini, diharapkan proses pendataan masyarakat terdampak bencana dapat dilakukan secara lebih terarah, sehingga kebijakan dan program bantuan sosial pemerintah benar-benar berdasarkan kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan.(*)
