TALIABU – Fraksi Gerakan Kebangkitan Keadilan Rakyat dan Demokrasi (GK2RD) DPRD Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan kritik terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD.
Dalam pandangan akhir fraksinya, GK2RD menilai pemerintah daerah tengah mengalami krisis integritas tata kelola yang bersifat sistemik. Mereka menyebut kondisi pemerintahan saat ini sebagai paradoks: “gemuk ke dalam, namun kerempeng ke luar”, di mana anggaran lebih banyak terserap untuk membiayai birokrasi dibanding pelayanan publik.
Fraksi GK2RD menegaskan bahwa LKPJ 2025 seharusnya menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran daerah. Namun, realisasi di lapangan dinilai jauh dari harapan, ditandai dengan sejumlah program strategis yang tidak berjalan optimal dan menyisakan Silpa sebesar Rp36,56 miliar.
Sorotan Sektor Keuangan dan Tata Kelola
Dalam sektor keuangan, GK2RD menemukan sejumlah persoalan serius. Di antaranya lonjakan jumlah ASN dari 1.838 pada 2024 menjadi 3.948 pada 2025, yang dinilai tidak didasarkan pada analisis jabatan yang jelas. Dampaknya, sekitar 50 persen APBD habis untuk belanja pegawai.
Selain itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai Rp6,2 miliar atau 15,98 persen dari target Rp39,2 miliar. Fraksi menilai hal ini sebagai kegagalan pemerintah dalam mengelola potensi daerah.
GK2RD juga menyoroti dugaan kejanggalan pembayaran utang di Dinas PUPR sebesar Rp30 miliar tanpa dokumen sah, serta praktik pengisian jabatan struktural melalui surat tugas yang dinilai melanggar sistem merit.
Pendidikan Disorot : Dugaan “Bancakan” Anggaran
Di sektor pendidikan, GK2RD mengungkap adanya indikasi penyimpangan dana bantuan operasional. Sebanyak 16 PAUD/TK disebut menerima dana BOP di atas Rp100 juta, angka yang dinilai tidak wajar.
Lebih jauh, fraksi ini juga menemukan satu PKBM yang menerima dana lebih dari Rp1 miliar dengan klaim ratusan siswa, namun diduga tidak sesuai kondisi riil di lapangan. Mereka menyebut hal ini sebagai indikasi “sekolah bayangan”.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi kejahatan terhadap masa depan anak-anak Taliabu,” tegas fraksi dalam pandangannya.
Pertanian dan Ketahanan Pangan Terabaikan
GK2RD juga mengkritik lemahnya perhatian terhadap sektor pertanian. Meski pertumbuhan ekonomi tercatat 5,63 persen, sektor pertanian hanya tumbuh 2,41 persen.
Mereka menilai pemerintah daerah terlalu bergantung pada sektor pertambangan, tanpa membangun fondasi ekonomi riil yang berkelanjutan. Selain itu, belum adanya regulasi perlindungan lahan pertanian dinilai memperparah kondisi ketahanan pangan daerah.
Dugaan Penyimpangan di Sektor
Pelayanan Dasar
Fraksi GK2RD turut menyoroti dugaan manipulasi status darurat oleh BPBD untuk menjalankan proyek tanpa mekanisme lelang. Salah satunya terkait pembangunan tanggul di Desa Kasango senilai Rp2 miliar.
Selain itu, praktik pembangunan jalan yang tidak masuk dalam status jalan daerah oleh Dinas PUPR juga dinilai sebagai pemborosan anggaran.
Di tingkat desa, penundaan pemilihan kepala desa dan penunjukan penjabat kepala desa yang tidak selektif disebut memicu ketidakstabilan pemerintahan desa.
Rekomendasi Tegas
Atas berbagai temuan tersebut, GK2RD mengajukan sejumlah rekomendasi, di antaranya :
1. Pembentukan tim investigasi dana pendidikan oleh DPRD
2. Audit utang daerah sebelum dilakukan pembayaran
3. Evaluasi besar-besaran terhadap struktur birokrasi
4. Penerapan sanksi tegas bagi rekanan bermasalah
5. Pengawasan ketat terhadap proyek berstatus darurat
6. Percepatan regulasi perlindungan lahan pertanian
Sikap Politik
Sebagai penutup, Fraksi GK2RD menyatakan menerima Laporan Pansus LKPJ Bupati Tahun 2025 dengan catatan keras berupa penolakan dan tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah poin strategis.
“Kami tidak butuh jawaban diplomatis, kami butuh perbaikan nyata,” tegas GK2RD.
Fraksi berharap seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pulau Taliabu dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
