TALIABU – Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Taliabu, Jasman Jauda, memberikan penjelasan agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak dipahami secara sepihak dan menimbulkan persepsi yang keliru terhadap langkah pembinaan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Ia menegaskan, pembinaan terhadap kepala sekolah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, setiap kepala sekolah memiliki tanggung jawab profesional dan administratif yang wajib dilaksanakan, termasuk menindaklanjuti arahan kedinasan sepanjang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Terkait penerbitan Surat Peringatan Kedua (SP2) terhadap sejumlah kepala sekolah, ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut harus dipahami dalam kerangka pembinaan dan penegakan disiplin administrasi, bukan serta-merta ditafsirkan sebagai bentuk tekanan birokrasi maupun tindakan sewenang-wenang.
“Penerbitannya harus didasarkan pada fakta, dokumen, alasan yang jelas, serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan,” demikian penegasannya.
Ia juga memberikan penjelasan mengenai kegiatan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum nasional untuk membangun solidaritas, kreativitas, kolaborasi, inovasi, serta memberikan penghargaan terhadap profesi guru.
Karena itu, partisipasi seluruh satuan pendidikan dipandang sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Pulau Taliabu.
Meski demikian, pihaknya tidak menampik bahwa dunia pendidikan di Pulau Taliabu masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme dan koordinasi sesuai kewenangan masing-masing.
Namun, penyelesaian berbagai persoalan tersebut, kata dia, harus tetap berjalan beriringan dengan pelaksanaan tanggung jawab serta kewajiban kedinasan.
Ia turut menegaskan bahwa pembinaan tidak boleh disamakan dengan intimidasi, pengawasan bukanlah tekanan, dan penegakan disiplin bukan merupakan bentuk ketidakberpihakan kepada guru.
“Ketiganya merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pendidikan yang profesional, tertib, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Taliabu tetap terbuka terhadap kritik, masukan, maupun pengawasan publik.
Namun, ia berharap setiap kritik dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berlandaskan data yang utuh, berimbang, dan terverifikasi sehingga tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Pada prinsipnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak menghendaki adanya konflik antara jajaran dinas dengan satuan pendidikan. Sebaliknya, dibutuhkan kerja sama, komunikasi, kedisiplinan, serta komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Pendidikan tidak akan maju apabila seluruh unsur di dalamnya berjalan sendiri-sendiri. Dinas, kepala sekolah, guru, dan masyarakat harus berada dalam satu barisan untuk memastikan pelayanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh anak di Kabupaten Pulau Taliabu,” pungkasnya. (*)
