TALIABU – Aliansi Pemuda Peduli Taliabu (AP2T) meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan penyelidikan guna menelusuri desas-desus adanya dugaan pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Pulau Taliabu.
Desakan tersebut muncul menyusul informasi yang berkembang di tengah masyarakat dan menjadi perbincangan banyak pihak terkait dugaan adanya potongan terhadap dana operasional yang seharusnya digunakan untuk menunjang pelayanan dan program kesehatan.
Koordinator AP2T, Sauti Jamadin menilai, informasi tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi sekadar isu tanpa kejelasan. Jika dugaan itu benar, maka perlu dilakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.
“APH harus segera menelusuri dan membongkar dugaan ini. Jangan sampai informasi mengenai adanya potongan Dana BOK hanya menjadi desas-desus yang kemudian hilang tanpa ada kejelasan,” tegasnya.
Menurutnya, Dana BOK merupakan anggaran yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan, khususnya berbagai kegiatan operasional di fasilitas kesehatan. Karena itu, pengelolaan dan penyalurannya harus dilakukan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Olehnya itu, ia meminta agar aparat penegak hukum memeriksa seluruh mekanisme pengelolaan Dana BOK, mulai dari proses pencairan, penyaluran hingga pemanfaatan anggaran tersebut di lapangan.
Selain APH, AP2T juga mendorong instansi terkait untuk memberikan penjelasan kepada publik guna menghindari munculnya spekulasi yang semakin luas.
“Kalau memang tidak ada pemotongan, harus dijelaskan secara terbuka. Namun jika ada dugaan penyimpangan, maka harus dibuktikan melalui proses hukum. Semua pihak yang bertanggung jawab perlu dimintai keterangan,”tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan media ini sudah berupaya mengkonfirmasi ke Kepala Dinas Kesehatan Pulau Taliabu, Nurbintang Talaohu namun ia belum memberikan komentar apa-apa.
