TALIABU – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Pulau Taliabu mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Pulau Taliabu untuk memprioritaskan kelanjutan pembukaan badan jalan ruas Nggele–Langganu pada penganggaran berikutnya.
Sekretaris DPD KNPI Pulau Taliabu, Amin Ata Sahafi, menilai proyek jalan yang masih menyisakan sekitar 2 kilometer (KM) itu sangat krusial bagi mobilitas masyarakat. Ia mengingatkan bahwa tahap awal pembukaan badan jalan tersebut telah dikerjakan pada tahun 2025 dengan nilai anggaran sekitar Rp3,1 miliar melalui APBD Perubahan (APBD-P).
Ata, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa jalur baru Nggele–Langganu dirancang untuk memangkas jarak tempuh antara Nggele dan Lede. Selama ini, masyarakat masih bergantung pada jalur Air Lise yang kondisinya rusak parah, memiliki tanjakan curam, dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Jika dihitung, biaya untuk memperbaiki jalur Air Lise yang rusak parah justru jauh lebih besar dibanding menuntaskan pembukaan badan jalan baru Nggele–Langganu,” ujar Ata.
Selain faktor keselamatan dan efisiensi jarak, Ata juga menyoroti keluhan masyarakat terkait tingginya tarif rakit penyeberangan alternatif yang selama ini menjadi pilihan warga. Menurutnya, rampungnya akses jalan darat akan langsung mengurangi beban ekonomi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa penundaan proyek berpotensi memicu pembengkakan anggaran di masa mendatang. Menurutnya, jika sisa 2 kilometer jalan tidak segera diselesaikan, badan jalan yang sudah dibuka pada 2025 berisiko kembali tertutup semak dan mengalami kerusakan, sehingga pemerintah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pembersihan dan perbaikan ulang.
“Kalau jalan ini sudah tembus, otomatis aktivitas ekonomi masyarakat akan lebih lancar dan akses darat bisa langsung difungsikan,” lanjutnya.
Lebih jauh, Ata menegaskan bahwa proyek ini juga sarat dengan pengorbanan masyarakat. Banyak warga yang dengan sukarela merelakan tanah hingga tanaman produktif mereka digusur tanpa meminta ganti rugi, semata demi terwujudnya akses jalan yang lebih baik.
“Bayangkan, masyarakat rela mengikhlaskan tanaman mereka tanpa meminta kompensasi, asalkan jalan ini selesai dan bisa bermanfaat bagi kepentingan umum. Jika proyek ini dibiarkan mangkrak, saya khawatir kepercayaan masyarakat akan luntur karena harapan mereka tidak terwujud,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, DPD KNPI Pulau Taliabu berharap Pemda dan DPRD dapat satu suara dalam menempatkan kelanjutan pembangunan jalan Nggele–Langganu sebagai program prioritas utama, agar pengorbanan masyarakat tidak berakhir sia-sia.
