TALIABU – Anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Nining Hasnita Hasan, menerima langsung berbagai aduan dari masyarakat. Aduan tersebut datang dari masyarakat Desa Beringin Jaya, Desa Salati, Desa Todoli, dan Desa Natangkuning. Warga meminta Nining Hasnita Hasan untuk menyuarakan dan memperjuangkan penyelesaian ganti rugi lahan masyarakat yang terdampak pembangunan jalan poros Todoli dan jalan poros beringin-salati.
Masyarakat berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Pasalnya, hingga saat ini masih terdapat warga yang mempertanyakan kejelasan pembayaran ganti rugi atas lahan mereka yang terdampak pembangunan jalan.
Menanggapi keluhan tersebut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyambut baik aspirasi yang disampaikan masyarakat. Nining menegaskan bahwa setiap aspirasi yang diterimanya akan menjadi bahan perjuangan untuk disampaikan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait.
Menurutnya, persoalan ganti rugi lahan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena menyangkut hak masyarakat yang lahannya telah terdampak pembangunan untuk kepentingan umum.
“Sebagai wakil rakyat, aspirasi masyarakat tentu akan kami tampung dan perjuangkan. Kami berharap Pemerintah Daerah maupun dinas terkait dapat segera menyelesaikan persoalan ganti rugi ini,” ujar Nining.
Nining berharap pemerintah dapat memberikan kepastian kepada masyarakat terkait penyelesaian tuntutan tersebut. Ia menilai pembangunan infrastruktur memang penting untuk mendorong kemajuan daerah, namun hak-hak masyarakat yang terdampak pembangunan juga harus menjadi perhatian.
“Pembangunan jalan sangat penting untuk membuka akses dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Tetapi masyarakat yang lahannya terdampak juga memiliki hak yang harus diselesaikan. Jangan sampai pembangunan berjalan, sementara hak masyarakat justru belum mendapat kepastian,” tegasnya.
Olehnya itu, Nining meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu bersama instansi teknis terkait segera menindaklanjuti aspirasi warga dari Desa Beringin Jaya, Salati, Todoli, dan Natangkuning, sehingga persoalan ganti rugi lahan dapat diselesaikan secara adil dan tidak terus menjadi beban bagi masyarakat.
