Seputartaliabu.com– Belum setahun menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Penu, sikap Budiyanto Muhdin sudah membuat sejumlah nelayan di Desa Penu kecewa.
Bagaimana tidak, Budiyanto Muhdin memberikan izin operasi puluhan kapal pengakap telur ikan yang tidak dilengkapi dengan dokumen lengkap masuk dari Sulawesi untuk mengelolah telur ikan di Desa Penu.
Sikap Ini tidak hanya membuat warga Penu yang juga megelolah telur ikan kecewa namun lagkah yang diambil oleh Pj Penu, berlawanan dengan perintah Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus.
Bupati Pulau Taliabu sebelumnya meminta Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Taliabu untuk menertibkan kapal yang masuk dari Sulawesi tanpa izin yang lengkap.
Aliong Mus bahkan pernah datang langsung ke perairan Penu untuk menghentikan aktifitas penangkapan telur ikan diwilayahnya ini, namun itu rupanya tidak dianggap oleh Pj Kades Penu Budiyanto Muhdin.
Salah satu warga Desa Penu kepada media ini menjelaskan, ada sekitar puluhan kapal dari Sulawesi yang dizinkan Pj Kades untuk kelolah telur ikan, infonya kapal itu di backing langsung oleh salah satu oknum polisi.
“Itu kades yang atur. Cuman nelayan disini ada yang olah telur ikan juga, jadi nelayan merasa terganggu juga dengan kehadiran ratusan kapal yang masuk dari luar Taliabu,” Ucapa nelayan Penu dengan nada kesal.
Informasi yang didapat media ini, kapal-kapal yang masuk dari Sulawesi akan menyetor sejumlah uang kepada Pj Kades Penu. Uang ini tidak termasuk dalam potensi Desa karena belum dibentuknya Peraturan Kepala Desa (Perkades).
Ketua BPD Desa Penu, Hartati yang dihubungi sepuatartaliabu menjelaskan, dirinya juga tidak tau soal besaran uang yang nantinya disetorkan kepada kepala Desa.
“Saya tidak soal itu, karena kami tidak diundang dalam rapat yang berbicara soal uang kapal. Hanya aparart Desa saja yang rapat,” Ucap ketua BPD Penu minggu (23/7/2023).
Banyaknya kapal yang masuk dari Sulawesi untuk mengelolah telur ikan di perairan Desa Penu sering membuat para nelayan bersitegang. Warga berharap agar ada campur tangan dari Pemerintah dalam persoalan telur ikan di Taliabu Timur.
Persolan ini juga sudah diingatkan oleh wakil ketua I DPRD Pulau Taliabu, Taufik Koten. Politisi dari partai Demokrat ini berharap adanya campur tangan pemerintah untuk melihat kondisi ini.
Ia katakana penggunaan kapal dengan kapisitas besar yang masuk dari Sulawesi akan membuat nelayan lokal Taliabu kalah saing dan berdampak pada pendapatan ekonomi warga Taliabu. Padahal tujuan dari hadirnya pemerintah adalah meningkatakn ekonomi warga khushnya para nelayan di Taliabu.
“Kapasitas kapal sebesar itu dampaknya hasil nelayan lokas kita pun anjlok,” Ucap Taufik beberpa hari lalu.
Taufik meminta danya perhatian khusu dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait persoalan kelautan dan perikan yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu.
***
Jurnalis: TIM Seputartaliabu.com
Tinggalkan Balasan