Banyak Proyek Bermasalah di Taliabu, GPM Desak Suprayidno Dicopot

Seputartaluabu.com– Menanggapi sejumlah proyek bermasalah di Pulau Taliabu. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC-GPM ) Melaksanakan Audiensi Dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR)

Selain dinas PUPR Pulau Taliabu, GPM juga melakukan Rapat Dengar Pendampat (RDP) dengan Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu Senin,(3/4/2023)

Sebelumnya DPC GPM Kabupaten Pulau taliabu telah melayangkan surat kepada Dinas PUPR dan DPRD, perihal permohonan audiensi mengenai proyek peningkatan jalan beton Nggele-Lede juga Beringin-Nggele. Jumat (31/3/2023 ).

GPM Taliabu menganggap proyek tersebut lamban, tidak transparan serta potensi mangkraknya proyek Pembangunan Peningkatan Jalan Nggele-Lede Dan Baringin-Nggele yang menelan anggaran sebesar 22 Miliar.

Kepada seputartaliabu.com Ketua GPM Lisman katakan, pada tahun 2022 kemarin sejumlah proyek dengan jumlah besar di Dinas PUPR tidak terselesaikan. GPM menilai Suprayidno tidak becus dalam melaksanakan tugas sebagai Kelala Dinas.

“Kami melihat banyak pekerjaan di tahun 2022 tidak diselesaikan. Ini karena Kadis PUPR tidak becus, lebih banyak di luar Daerah. Tadi kami sudah sampaikan ke Komisi III untuk merekomendasi ke Bupati agar Kadis PUPR di copot,” Kata Lisman.

Saat berkunjung ke PUPR setempat, GPM tidak dapat bertemu dengan Kadis PUPR Suprayidno, Kadis PUPR diketahui berada di luar daerah, ungkap salah satu pegawai PUPR kepada pihak GPM.

“Saat ini kepala Dinas bersama Kabid Binamarga masih luar daerah saat melakukan audiensi,” Kata Agus.

Batal bertemu dengan Suprayidno, GPM kemudian melakukan RDP dengan pihak komisi III tentang pekerjaan jalan beton Nggele-Lede Dan Baringin-Nggele.

Dari hasil pertemuan tersebut, Komis III berjanji akan meninjau langsung proyek jalan beton yang ada di Kecsmatan Taliabu Barat Laut Dan Lede.

“Besok akan kami cek langsung proyek tersebut” Kata Hasanudin ketua Komisi III dari partai Golkar.

Komisi III juga berjanji akan memanggil pihak kontraktor dan pihak PUPR untuk menjelaskan persoalan proyek jalan beton yang menelan anggaran 22 Miliar tersebut. Komisi III mengaskan akan mengikutsertakan pihak APH pada tahapan selanjutnya. (Dedi)

***