TALIABU – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Pardin Isa, menyoroti minimnya perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara terhadap pembangunan infrastruktur pertanian dan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan yang berdampak langsung pada kebun cengkeh milik masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu.
Kritik tersebut disampaikan Pardin dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara. Ia mengangkat dua persoalan utama yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah provinsi, yakni pembangunan jalan tani yang belum terealisasi dan lambannya respons terhadap masyarakat terdampak kebakaran.
Dalam rapat tersebut, Pardin mengungkapkan bahwa dari ratusan kilometer jalan tani atau jalan produksi yang direncanakan pemerintah, wilayah daerah pemilihannya belum tersentuh pembangunan. Padahal, usulan pembangunan infrastruktur tersebut telah disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, kondisi ini menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perkebunan, terutama di Kabupaten Pulau Taliabu.
Selain persoalan infrastruktur, Pardin turut menyoroti kebakaran lahan perkebunan yang menghanguskan ribuan pohon cengkeh milik warga. Berdasarkan laporan masyarakat yang masih dalam proses verifikasi, lebih dari 8.000 batang pohon cengkeh dilaporkan terbakar.
Ia menyayangkan belum adanya langkah konkret dari Pemprov Maluku Utara untuk membantu masyarakat yang terdampak musibah tersebut.
Pardin juga menilai keterbatasan akses jalan tani turut menyulitkan warga dalam upaya memadamkan api. Akibatnya, masyarakat terpaksa memikul air menggunakan jeriken menuju lokasi kebakaran karena kendaraan pemadam tidak dapat menjangkau area perkebunan.
Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pembangunan jalan produksi, bukan hanya untuk menunjang aktivitas pertanian dan perkebunan, tetapi juga untuk mempermudah akses penanganan bencana di wilayah yang sulit dijangkau.
Pulau Taliabu sendiri dikenal sebagai salah satu daerah penghasil cengkeh. Karena itu, kebakaran yang menghanguskan ribuan pohon berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, khususnya petani yang menggantungkan pendapatan pada hasil perkebunan.
Melalui penyampaiannya di forum paripurna, Pardin mendesak Pemprov Maluku Utara agar memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan infrastruktur pertanian dan segera mengambil langkah penanganan bagi warga terdampak kebakaran.
Ia menegaskan, pembangunan jalan tani dan respons terhadap bencana perkebunan perlu menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat tidak terus menghadapi kesulitan dalam melindungi aset ekonomi mereka.***
