Seputartaliabu.com,- Bobong – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pulau Taliabu mengeluarkan peringatan keras mengenai potensi munculnya reaksi protes dan frustrasi masyarakat akibat kebuntuan hubungan antara pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD yang menyebabkan pembangunan serta pelayanan publik tersendat.
Sekretaris DPD KNPI Taliabu, Amin Ata Sahafi menyatakan bahwa hubungan kedua lembaga itu dalam beberapa bulan terakhir justru terkesan saling mengaku atas nama efisiensi dan pengawasan. Alih-alih bersinergi, praktik ini malah memicu kebuntuan dalam pengambilan keputusan strategis.
“Pemda dan DPRD sudah saatnya berada pada satu frame spirit membangun yang sama,”ujar Amin Sabtu (27/09/2025)
Amin menjelaskan, kebuntuan ini berakibat langsung pada terhambatnya percepatan pembangunan yang sangat dinantikan masyarakat, khususnya dalam penyediaan infrastruktur yang layak dan memadai.
Sehingga, KNPI mengingatkan, jika kondisi ini dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin akan memicu gelombang ketidakpuasan dan frustrasi di tingkat akar rumput.
“Kerinduan masyarakat Pulau Taliabu akan terbangunnya infrastruktur seharusnya menjadikan keduanya sebagai mitra yang saling memperkuat,” imbuhnya.
Ia menerangkan bahwa baik Bupati maupun anggota DPRD pada dasarnya memperjuangkan kepentingan masyarakat yang sama.
Oleh karena itu, organisasi pemuda ini mendesak agar kedua pihak lebih mengedepankan aspirasi masyarakat ketimbang berkutat pada ego sektoral.
“Mari mengedepankan aspirasi rakyat sebab, keterlambatan pembangunan hanya akan merugikan masyarakat yang telah mempercayakan mandatnya,” tandasnya
