TALIABU – Partai Gerindra Maluku Utara bereaksi keras atas pernyataan Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara yang dinilai menyinggung kader partai tersebut. Pernyataan itu menyebut bahwa kritik yang disampaikan oleh salah satu kader Gerindra sebagai bentuk “fitnah” terhadap Pemerintah Provinsi.
Pernyataan tersebut memicu kemarahan internal partai, terutama karena kritik yang disampaikan dinilai berdasarkan fakta terkait ketimpangan pembangunan di beberapa wilayah, termasuk Pulau Taliabu, yang selama ini dianggap termarginalkan dalam perencanaan pembangunan provinsi.
Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Sahril Taher seperti dikutip dari potretmalut.com menyebut Bappeda bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan, menyusun, melaksanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.
“Seluruh kader Gerindra Maluku Utara tidak menerima Mislan disebut menyebar “Fitnah”, padahal dia menyampaikan kritik nyata dalam rapat paripurna, “tegasnya.
Partai berlambang kepala Garuda ini bahkan secara terbuka mendesak Gubernur Maluku Utara untuk mengevaluasi dan mencopot Kepala Bappeda yang dinilai tidak layak menduduki jabatan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Mendesak Gubernur Sherly Laos, segara mencopot Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sarmin S Adam dari jabatanya,” tutupnya.
