TALIABU – Dugaan penggunaan ijazah palsu oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Taliabu kembali menjadi sorotan publik. Isu ini kian hangat dari hari ke hari, jika iya, maka ini merupakan tamparan keras bagi integritas birokrasi dan pelayanan publik di daerah.
Kasus-kasus serupa di berbagai daerah telah menunjukkan betapa lemahnya pengawasan terhadap keabsahan dokumen administrasi calon pejabat. Ironisnya, dalam konteks Taliabu, isu ini menyeruak ketika masyarakat justru menaruh harapan besar terhadap birokrasi yang bersih, kompeten, dan profesional.
Ijazah bukan sekadar formalitas administratif. Ia adalah simbol kompetensi, bukti bahwa seorang pejabat layak secara akademik untuk menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan. Jika dokumen ini dipalsukan, maka tidak hanya aturan hukum yang dilanggar, namun juga kepercayaan publik yang dikorbankan.
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum semestinya tidak tinggal diam. Audit internal terhadap dokumen kepegawaian harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Jika terbukti ada pejabat yang menggunakan ijazah palsu, sanksi tegas harus diberlakukan tanpa kompromi. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Lebih dari itu, DPRD dan lembaga pengawas seperti Inspektorat juga wajib mengambil peran aktif dalam menyikapi dugaan ini. Mereka memiliki mandat moral dan konstitusional untuk menjaga agar roda pemerintahan tidak dijalankan oleh oknum tak berintegritas.
Masyarakat Taliabu pun memiliki hak untuk tahu siapa yang sebenarnya memimpin mereka. Transparansi dan akuntabilitas adalah dasar dari pemerintahan yang baik. Ketika integritas pejabat diragukan, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan seluruh kebijakan yang dikeluarkan.
Isu ijazah palsu bukan sekadar urusan administrasi, tetapi soal keadilan dan kualitas kepemimpinan. Jika masalah ini tidak dituntaskan, maka akan terus menjadi borok yang merusak wajah pemerintahan daerah.
Masih adakah pengguna ijazah palsu di Pemda Taliabu? Jawabannya tergantung pada keseriusan pemerintah dan aparat dalam menuntaskan isu ini. Jangan biarkan kepercayaan publik terus terkikis oleh praktik curang yang dibungkus rapi dalam pakaian jabatan. Sudah saatnya Taliabu bersih dari para pemimpin yang hanya pandai menyamar.
