TALIABU – DPRD Pulau Taliabubeberapa kali mengkritisi soal kejelasan penggunaan pinjaman daerah. Bahkan demi mendapatkan kepastian informasi, DPRD Melalui salah satu unsur pimpinannya, pernah meminta agar pemerintah daerah berbicara dan menyampaikannya kepada publik.
Bukan hanya lembaga legislatif, pinjaman berjumlah Rp 115 milyar itu juga mendapat sorotan dari sejumlah kalangan, baik akademisi maupun parlemen jalanan melalui aksi demontrasi. Namun, hingga saat ini respon Pemerintah Daerah soal kritikan tersebut belum juga ada.
Atas hal itu, Praktisi Hukum Edi Hasim Lamadu menyebut, kritikan DPRD dan Aktivis Taliabu belum berdampak alias tak berefek. Mirisnya kata dia, ditengah-tengah gencarnya masyarakat meminta kejelasan pinjaman tersebut Pemerintah Daerah malah memilih bungkam.
Ia menilai sikap pemerintah yang tertutup menurutnya, hanya akan memperkeruh suasana. sebab, publik taliabu saat ini sedang menunggu informasi resmi dari Pemerintah soal kejelasan peruntukan penggunaan pinjaman daerah.
Dia melanjutkan, seharusnya pemerintah daerah bersikap terbuka sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
“Baru beberapa hari yang lalu Bupati menerima apresiasi dari salah satu media sebagai kepala daerah yang terbuka atas penyampaian informasi publik, terus kenapa masalah ini terkesan ditutupi,” ucap Edi dengan nada tanya.
Dengan sikap tertutup itu, Dirinya menduga adanya ketidaksesuaian dengan harapan masyarakat terhadap peruntukan dana pinjaman yang nilainya fantastis tersebut.
“Patut saya duga kalau Pemda memilih diam seperti ini, berarti ada yang tidak beres dengan pinjaman itu,” tutupnya, sembari menambahkan aparat penegak hukum harus sesegera mungkin melakukan penyelidikan.
***
Jurnalis : Hermawan Rahman
Tinggalkan Balasan