TALIABU – Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan sikap tegas atas maraknya aksi tawuran yang melibatkan kelompok remaja dan pemuda dari Desa Maluli dengan Desa Wolio, Habunuha, dan Tabona.
Ketua ABPEDNAS Pulau Taliabu, Riki Yakub Ode Antea menyampaikan keprihatinan mendalam atas konflik yang terus berulang dan dinilai telah mencederai kerukunan antarwarga. Menurutnya, jika tidak segera ditangani secara serius, kondisi ini berpotensi menghambat pembangunan serta merusak masa depan generasi muda di wilayah tersebut.
Kecam Keras Aksi Kekerasan
ABPEDNAS mengutuk keras segala bentuk provokasi dan tindakan kekerasan yang terjadi dalam konflik antarwarga tersebut. Selain melanggar hukum, aksi tawuran juga dinilai menimbulkan trauma sosial bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan perempuan.
“Kami meminta seluruh orang tua, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat di Desa Maluli, Wolio, Habunuha, dan Tabona untuk menahan diri serta aktif meredam emosi para remaja. Mari kita selesaikan setiap selisih paham dengan dialog, bukan dengan kekerasan,” tegas Ketua ABPEDNAS.
Minimnya Penegakan Hukum Jadi Sorotan
Lebih lanjut, ABPEDNAS menilai salah satu akar persoalan dari konflik yang terus berulang adalah minimnya kehadiran aparat penegak hukum di wilayah Kecamatan Taliabu Selatan dan Kecamatan Tabona. Jarak jangkauan keamanan yang cukup jauh menyebabkan respons terhadap potensi konflik sering terlambat.
Untuk itu, ABPEDNAS secara resmi mendesak pihak kepolisian, khususnya Polres Pulau Taliabu, bersama Pemerintah Daerah agar segera mengambil langkah konkret demi menjaga stabilitas keamanan.
Desak Pembangunan Polsek dan Penguatan Keamanan
Dalam pernyataannya, ABPEDNAS mengajukan beberapa tuntutan strategis, di antaranya:
Pembangunan Polsek Baru, melalui kajian dan percepatan pembangunan kantor Polsek di wilayah strategis antara Kecamatan Taliabu Selatan dan Tabona.
Pendirian Pos Keamanan, dengan menempatkan pos penjagaan permanen di titik-titik rawan konflik di perbatasan desa.
Peningkatan Patroli, khususnya pada jam-jam rawan guna memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Harapan untuk Pemerintah Daerah
ABPEDNAS menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan fondasi utama dalam mendorong pembangunan daerah. Tanpa kehadiran institusi penegak hukum yang memadai, potensi konflik sosial akan sulit diatasi secara menyeluruh.
“Kami berharap Pemerintah Daerah dan Kapolres dapat mendengar aspirasi ini. Kehadiran Polsek bukan hanya untuk penindakan, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat di wilayah pelosok,” tutupnya.
ABPEDNAS juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian, memperkuat persatuan, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat memicu konflik di tengah kehidupan sosial.
