TALIABU – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 sebesar Rp516,41 miliar dinilai masih lebih banyak digunakan untuk belanja gaji pegawai dibandingkan untuk pembangunan.
Berdasarkan data anggaran, belanja operasi mencapai Rp407,33 miliar. Dari jumlah tersebut, belanja pegawai menyerap Rp280,46 miliar, atau lebih dari setengah total APBD.
Kondisi ini menunjukkan bahwa anggaran daerah masih didominasi belanja rutin birokrasi.
Sementara itu, anggaran pembangunan atau belanja modal hanya sebesar Rp23,05 miliar, atau sekitar 4 persen dari total belanja daerah. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalan, jaringan, irigasi, gedung, dan kebutuhan fisik lainnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Sauti Jamadin, selaku aktivis Aliansi Pemuda Peduli Taliabu, menilai komposisi anggaran ini seutuhnya belum berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kalau anggaran lebih banyak habis untuk gaji, sementara pembangunan sangat kecil, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Jalan rusak, pelayanan minim, tapi belanja pegawai terus membengkak,” katanya.
Ia menambahkan, belanja modal seharusnya menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“APBD itu harusnya menjawab kebutuhan rakyat, bukan hanya menghidupi birokrasi. Porsi pembangunan yang hanya sekitar empat persen ini patut dievaluasi,” ujarnya.
Selain itu, APBD 2026 juga mencantumkan belanja transfer sebesar Rp82,88 miliar dan belanja tidak terduga Rp3,15 miliar. Menurut Sauti, pos anggaran tersebut perlu diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan.
“Transparansi itu penting. Publik harus tahu ke mana uang daerah dibelanjakan dan siapa yang menikmati manfaatnya,” tegasnya.
Mewakili Aliansi Pemuda Peduli Taliabu, ia berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat meninjau kembali arah kebijakan anggaran agar ke depan APBD lebih fokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
