TALIABU – Komitmen Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah kini kembali dipertanyakan. Hal ini setelah mencuatnya isu dugaan pemotongan dana terpencil (Dacil), yang dinilai mencoreng visi-misi Bupati Sashabila Mus dan Wakilnya di sektor pendidikan.
Diketahui, Dana terpencil untuk guru adalah tunjangan khusus (TKG) yang diberikan kepada guru untuk mengkompensasi kesulitan hidup saat bertugas di daerah khusus seperti terpencil, terbelakang, perbatasan, atau darurat.
Sesuai visi-misi pemerintah daerah, sektor pendidikan menjadi salah satu fokus prioritas untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Taliabu yang cerdas, unggul, dan berdaya saing. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan program pendidikan seperti Dacil yang kini menuai sorotan tajam publik.
Program yang seharusnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan guru tersebut justru diselimuti dugaan penyimpangan anggaran.
Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan komitmen pemerintah yang sebelumnya menjanjikan tata kelola anggaran pendidikan yang transparan dan berpihak pada kesejahteraan tenaga pendidik.
Sejumlah aktivis yang peduli terhadap pendidikan pun menilai bahwa isu ini bisa merusak citra pemerintah daerah jika tidak segera ditangani secara serius.
“Persoalan ini bukan hanya soal uang, tetapi menyangkut marwah pemerintah. Visi-misi Bupati di bidang pendidikan bisa dianggap sekadar slogan jika kasus ini tidak ditindaklanjuti,” tegas Sauti Jamadin.
Sejumlah pihak juga meminta Bupati Sashabila Mus untuk turun langsung melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Dacil, sekaligus memerintahkan inspektorat daerah melakukan audit internal.
Bahkan pihak DPRD juga akan mendorong penegak hukum turun tangan bila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Kalau terbukti ada pemotongan yang melanggar aturan, maka DPRD akan mengambil langkah tegas, termasuk mendorong proses hukum. Tidak ada yang kebal hukum di republik ini,”tegas Amrin, Wakil Ketua II DPRD Taliabu belum lama ini.
