TALIABU – Fraksi Gerakan Kebangkitan Keadilan Rakyat dan Demokrasi (GK2RD) DPRD Kabupaten Pulau Taliabu melayangkan catatan kritis terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sejumlah isu mendasar dianggap belum mendapat perhatian serius, sehingga dikhawatirkan tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dalam pandangannya, Fraksi GK2RD melalui Wa Ode Nurlina, menilai persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dan reformasi birokrasi merupakan masalah mendasar yang harus segera ditangani. Fraksi mendesak agar pemerintah daerah memperkuat sistem meritokrasi, bukan sekadar pelatihan sporadis, serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah agar mampu menghasilkan rekomendasi perbaikan yang nyata.
Selain itu, Fraksi GK2RD menyoroti pentingnya pengaktifan peran pemerintah kecamatan sebagai perpanjangan tangan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif hingga ke tingkat bawah.
Pada sektor ekonomi, fraksi menilai RPJMD masih lemah dalam strategi hilirisasi pertanian dan perikanan. Padahal, potensi perikanan laut yang mencapai lebih dari satu juta ton per tahun serta sektor perkebunan seperti cengkeh, kelapa, dan kakao, belum tergarap maksimal. GK2RD mendesak adanya pemerataan program pengembangan komoditas, pembangunan infrastruktur pengolahan pasca-panen, hingga modernisasi alat pertanian.
Isu lain yang menjadi perhatian fraksi adalah pemerataan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan sanitasi, yang dinilai masih timpang di wilayah pesisir dan pedalaman. Fraksi juga menekankan pentingnya perlindungan lingkungan, peningkatan konektivitas antar-pulau, serta program pemberdayaan pemuda melalui pembinaan wirausaha dan pembentukan Kwartir Cabang Pramuka di Taliabu.
Dalam aspek kebencanaan, GK2RD mendesak agar pemerintah daerah menyusun program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara terukur, termasuk pembentukan tim siaga bencana dan pembangunan infrastruktur adaptif.
Melalui catatan kritis tersebut, Fraksi GK2RD merekomendasikan sepuluh poin strategis, mulai dari fokus pada hasil pembangunan, penguatan manajemen SDM pendidikan, hingga percepatan konektivitas dan komitmen terhadap perlindungan lingkungan.
“RPJMD ini harus benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar dokumen formalitas. Pembangunan harus berkeadilan, menyentuh sektor unggulan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat Taliabu,” tegas Fraksi GK2RD.
