TALIABU – Program kerja 100 hari yang dijanjikan oleh Bupati Pulau Taliabu pasca pelantikan dinilai gagal oleh sejumlah pihak. Kritikan keras ini datang dari Praktisi Hukum Pulau Taliabu, Edi Hasim La Madu.
Ia menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai lebih mengutamakan perjalanan dinas para pejabat ketimbang kebutuhan masyarakat.
Dalam pernyataannya kepada media ini, Edi menyebut bahwa sejauh ini belum ada terobosan signifikan dari pemerintah daerah yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. Ia menilai, janji-janji manis yang disampaikan saat kampanye maupun awal kepemimpinan bupati hanya menjadi wacana tanpa realisasi nyata.
“Kami melihat 100 hari kerja bupati hanya dipenuhi dengan kegiatan seremonial dan perjalanan dinas. APBD habis untuk memenuhi kenyamanan pejabat, bukan untuk pelayanan rakyat. Ini kegagalan yang nyata,” tegas Edi Hasim.
Lanjutnya, ia sangat menyayangkan ditengah kondisi seperti itu pejabat daerah malah terkesan memanfaatkan APBD untuk hal-hal yang tidak berdampak langsung untuk masyarakat.
“Saat ini ada pejabat yang berangkat ke luar daerah dengan membawa rombongan. pertanyaan saya, kenapa yang seremonial seperti ini ada anggarannya, sementara keluhan masyarakat atas jalan yang rusak parah tidak di dengar,” tanya dia.
Dia mencontohkan, ada infrastruktur dasar yakni jalan yang menghubungkan antara desa Bobong dan desa Talo kondisinya sangat memprihatinkan namun terkesan luput dari sentuhan Pemerintah Daerah.
“Jangan biarkan rakyat menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak. Rakyat butuh bukti kerja, bukan hanya perjalanan keluar daerah,” tutupnya.
