TALIABU– Hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan guru fungsional di Pulau Taliabu terus digoreng.
Sejumlah orang hingga nekat melakukan boikot kantor BKPSDMA yang terletak di Desa Bobong, Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara.
Meski seleksi PPPK jabatan guru fungsional dari awal telah menetapkan Seleksi Kompetensi Teknik Tambahan (SKTT) oleh pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, tetapi masih saja diprotes.
Belakangan ini, protes seleksi PPPK Guru tidak hanya menyalahkan panitia seleksi, Calon Anggota DPRD dari Partai Golkar juga kena imbasnya, hanya karena secara kebutulan istrinya bekerja sebagai ASN.
Surati Keni saat dikonfirmasi media ini mengatakan, suaminya secara kebutulan memang seorang caleg. Tetapi dirinya profesional dalam urusan seleksi PPPK.
“Kebutulan suami saya memang caleg, jadi ada berita yang menyerang pribadi keluarga saya. Saya kira ini hanya ketakutan politik saja, tetapi saya ingin sampaikan saya profesional dalam menjalankan tugas sebagai seorang ASN,” tegas Surati Keni kepada media seputartaliabu.com
Surati juga menyayangkan informasi yang mengatakan dirinya melanggar netralitas ASN tanpa dasar.
“Soal berita yang katakan saya langgar netralitas ASN, dasarnya apa saya langgar netralitas ASN ? Saya ingin katakan apa yang dituduhkan kepada saya semuanya tidak benar,” Ucap Surati.
Media seputartaliabu juga mendapatkan pesan singkat dari sejumlah calon DPRD yang saat ini aktif sebagai anggota DPRD di Pulau Taliabu.
Dalam pesan singkat, oknum anggota DPRD meminta agar dibuatkan berita tentang tuduhan kecurangan seleksi PPPK guru di Pulau Taliabu, yang mengarah pada caleg dari partai Golkar.
Dimana informasinya, menuduh ada permainan dalam meloloskan perserta PPPK tahun 2023 dengan sarat muatan politik.
***
tim
Tinggalkan Balasan